Antara Ijtihadiyah dan Khilafiyah

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum..

Ustadz Farid, semoga Allaah senantiasa menjaga ustadz sekeluarga..
Ana mau tanya tentang apa yang dimaksud dengan perkara khilafiyah dan ijtihadiyah? bagaimana sebaiknya seorang muslim menyikapi perbedaan diantara kedua hal tersebut? maksudnya bagaimana cara menyikapi jika terjadi perbedaan di khilafiyah dan bagaimana juga kalau di ijtihadiyah? apakah berbeda? (@anonim)

Jawaban:

Wa ‘Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah wal hamdulillah wash shalatu was salamu ‘ala raulillah wa ‘al aalihi wa man waalah, wa ba’d:

Jazakallah khairan atas doanya, semoga Allah ‘Azza wa Jalla menjaga dan melindungi kita semua. Amin.

Selanjutnya ..

Tentang ijtihad, dia satu akar kata dengan jihad. Disebutkan dalam Lisanul ‘Arab:

وجَهَدَ يَجْهَدُ جَهْداً واجْتَهَد كلاهما جدَّ

Dan Jahada – yajhadu- jahdan- ijtihada, keduanya bermakna bersungguh-sungguh. (Ibnu Manzhur, Lisanul ‘Arab, 3/133)

Jadi, upaya sungguh-sungguh dan serius dengan menggenapkan segenap potensi dan kemampuan yang dilakukan seorang ulama atau sekelompok ulama untuk menggali hakikat hukum dari suatu perkara, melalui sumber-sumber hukum Islam yang utama. Itulah ijtihad.

Ijtihad hanya boleh terjadi pada perkara yang:

– Belum ada nashnya baik dalam Al Quran dan Al Hadits yang shahih, secara khusus atau umum, tersurat atau tersirat.
– Ada nashnya secara jelas tetapi tidak shahih (tidak qath’iy ats tsubut)
– Sudah ada nashnya secara shahih tetapi tidak sharih (jelas) alias tidak qaty’iyud dalalah dan multitafsir sehingga terjadi ruang untuk ijtihad

Sedangkan untuk masalah yang sudah ada nashnya, secara shahih dan jelas, maka tidak boleh lagi diijtihadkan. Seperti kewajiban shalat lima waktu, kewajiban berpuasa Ramadhan, kewajiban zakat, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dan perkara-perkara lain yang termasuk Al Ma’lum minad din bidh dharuri (perkara-perkara agama yang telah diketahui dengan pasti). Nah, ini semua tidak lagi diijtihadkan karena sudah jelas perkaranya.

Juga perkara yang jelas-jelas haramnya, seperti zina, khamr, babi, judi, riba, membunuh dengan cara tidak haq, dan semisalnya, ini semua tidak ada ruang untuk diijtihadkan lagi karena keharaman semuanya sudah jelas dan shahih dalam syariat.

Sikap kita dalam masalah yang masih diijtihadkan, lalu lahir perbedaan hasil ijtihad para ulama, maka tidak boleh saling mengingkari dan memaksakan kehendak. Sebab ada kaidah Al Ijtihad laa yanqudhu bil ijtihad (ijtihad tidak bisa dianulir oleh ijtihad juga), juga kaidah Laa inkara fi masaail ijtihadiyah (tidak boleh mengingkari masalah yang masih diijtihadkan). Sebab kedua belah pihak, atau beberapa pihak, sama-sama beranjak dari dasar yang belum jelas. Maka, semuanya bisa berpotensi benar dan salah, atau benar semua. Jika pun salah maka syariat telah menghargai dengan satu pahala.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر

“Jika seorang hakim menetapkan hukum dan benar maka baginya dua pahala, dan jika dia menetapkan hukum dan bersungguh-sungguh (ijtihad), kemudian salah maka baginya satu pahala.” (HR. Bukhari No. 6919, 7352, Muslim No. 1716, Abu Daud No. 3574. Ibnu Majah No. 2314, An Nasa’i No. 5381, At Tirmidzi No. 1326, Ibnu Hibban No. 5060, Ahmad No.17774)

Berkata Dr. Umar bin Abdullah Kamil:

فالاجتهاد إذا كان وفقًا لأصول الاجتهاد ومناهج الاستنباط في علم أصول الفقه يجب عدم الإنكار عليه ، ولا ينكر مجتهد على مجتهد آخر ، ولا ينكر مقلد على مقلد آخر وإلا أدى ذلك إلى فتنة .

“Ijtihad itu, jika dilakukan sesuai dengan dasar-dasar ijtihad dan manhaj istimbat (konsep penarikan kesimpulan hukum) dalam kajian ushul fiqh (dasar-dasar fiqih), maka wajib menghilangkan sikap pengingkaran atas hal ini. Tidak boleh seorang mujtahid mengingkari mujtahid lainnya, dan tidak boleh seorang muqallid (pengekor) mengingkari muqallid lainnya, jika tidak demikian maka akan terjadi fitnah.” (Dr. Umar bin Abdullah Kamil, Adab Al Hiwar wal Qawaid Al Ikhtilaf, hal. 43. Mauqi’ al Islam)

Adapun Khilafiyah diambil dari kata khaalafa – yukhaalifu yang berarti menyelisihi dan menyalahi. Khilafiyah merupakan salah satu eskses dari ijtihad, oleh karenanya sering disebut khilafiyah ijtihadiyah (perselisihan dalam ijtihad). Berarti bisa juga hasil ijtihad ada yang tidak diperselisihkan. Namun, yang diperselisihkan jauh lebih banyak. Hal itu sangat dimungkinkan karena memang ruang untuk berbeda sangat terbuka jika sama-sama beranjak dari dasar hukum yang belum jelas, atau malah belum dibahas sama sekali, sementara kebutuhan dan permasalahan manusia terus berkembang dan bertambah.

“Ruang” tersebut diisyaratkan oleh hadits:

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

“Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabNya, yang haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabNya, dan apa saja yang di diamkanNya, maka itu termasuk yang dimaafkan.” (HR. At Tirmidzi No. 1726, katanya: hadits gharib. Ibnu Majah No. 3367, Ath Thabarani dalam Al Mu’jam Al Kabir No. 6124. Syaikh Al Albani mengatakan: hasan. Lihat Shahih wa Dhaif Sunan At Tirmidzi No. 1726. Juga dihasankan oleh Syaikh Baari’ ‘Irfan Taufiq dalam Shahih Kunuz As sunnah An Nabawiyah, Bab Al Halal wal Haram wal Manhi ‘Anhu, No. 1 )

Khilafiyah ada dua model:

1. Khilafiyah mu’tabarah, yaitu khilafiyah yang diakui keberadaannya karena memang itu sangat dimungkinkan terjadi. Seperti masalah:

– Jarak dibolehkan untuk melakukan qashar shalat, Imam Ibnul Mundzir menyebut ada dua puluh tempat. Perselisihan dalam hal ini diakui dan sangat mungkin terjadi karena ada beragam riwayat yang menceritakan tentang qashar. Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah qashar sejauh 3 farsakh (kira-kira 9 mil), pernah juga sejauh 1 Mil, pernah juga ketika di Mekkah padahal Beliau tinggal di Mekkah, ada pun Ibnu Umar dan Ibnu Abbas baru berani mengqashar sejauh 4 burud (kira-kira 88Km).

– Isbal tanpa sombong, jika dengan sombong maka mereka sepakat keharamannya. Perbedaan pendapat ini terjadi lantaran metodologi para ulama yang berbeda. Di antara mereka ada yang mengatakan mubah, dengan alasan keharaman terjadi jika ada ‘ilat (sebab hukum) yaitu khuyala (sombong), inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah, sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Muflih. Yang lain mengatakan makruh, karena larangannya jelas, tetapi tidak sampai haram sebab keharamannya jika karena sombong. Inilah pendapat Imam Syafi’i, Imam An Nawawi, Imam Ibnu Abdil Bar, dan lainnya. Ulama lain menyatakan haram, sebab larangan tersebut jelas dan beragam pada masing-masing dalil, jika isbal dengan tidak sombong adalah haram, maka dengan sombong lebih haram lagi. Inilah pendapat Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnul ‘Arabi, dan lainnya.

– Qunut subuh, yang dianggap sunah oleh Imam Syafi’i dan Imam Malik (bedanya adalah Imam Malik menyunnahkannya ketika sebelum ruku’ dan tanpa mengangkat kedua tangan). Diriwayatkan oleh Imam Asy Syaukani dalam Nailul Authar, dari Al Hazimi bahwa sebagaian sahabat, tabi’in, dan muhaditsin pun berpendapat adanya qunut subuh. Mereka beralasan bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melakukan qunut subuh sampai faaraqad dunya (meninggalkan dunia). Ada pun Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menyatakan qunut subuh ghairu masyru’ (baca: bid’ah). Itu hanya terjadi ketika nazilah saja, karena menurut mereka Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam hanya melakukan hanya ketika nazilah, dan meninggalkannya setelah itu. Ada pun hadits tentang qunut terus menerus hingga wafat adalah dhaif.

Dan masih banyak contoh lainnya.

Sikap kita terhadap khilafiyah mu’tabarah adalah silahkan mengikuti pendapat yang paling kuat dalilnya dan menjalankannya dengan konsisten, tanpa memaksakan kehendak dengan pihak yang berbeda. Sebab masalah-masalah ini memang tidak ada kata sepakat dan masih lingkup debatable para ulama. Inilah ikhtilaf tanawwu’ (perbedaan variatif).

Berkata Imam An Nawawi Rahimahullah:

وَمِمَّا يَتَعَلَّق بِالِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ مَدْخَل فِيهِ ، وَلَا لَهُمْ إِنْكَاره ، بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ . ثُمَّ الْعُلَمَاء إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَمَّا الْمُخْتَلَف فِيهِ فَلَا إِنْكَار فِيهِ لِأَنَّ عَلَى أَحَد الْمَذْهَبَيْنِ كُلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ . وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار عِنْد كَثِيرِينَ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرهمْ . وَعَلَى الْمَذْهَب الْآخَر الْمُصِيب وَاحِد وَالْمُخْطِئ غَيْر مُتَعَيَّن لَنَا ، وَالْإِثْم مَرْفُوع عَنْهُ

“Dan Adapun yang terkait masalah ijtihad, tidak mungkin orang awam menceburkan diri ke dalamnya, mereka tidak boleh mengingkarinya, tetapi itu tugas ulama. Kemudian, para ulama hanya mengingkari dalam perkara yang disepati para imam. Adapun dalam perkara yang masih diperselisihkan, maka tidak boleh ada pengingkaran di sana. Karena berdasarkan dua sudut pandang setiap mujtahid adalah benar. Ini adalah sikap yang dipilih olah mayoritas para ulama peneliti (muhaqqiq). Sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa yang benar hanya satu, dan yang salah kita tidak tahu secara pasti, dan dia telah terangkat dosanya.” (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 1/131. Mawqi’ Ruh Al Islam)

Imam As Suyuthi mengatakan dalam Al Asybah wan Nazhair:

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ ” لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

Kaidah yang ke-35, “Tidak boleh ada pengingkaran terhadap masalah yang masih diperselisihkan. Seseungguhnya pengingkaran hanya berlaku pada pendapat yang bertentangan dengan ijma’ (kesepakatan) para ulama.” (Imam As Suyuthi, Al Asybah wa An Nazhair, Juz 1, hal. 285.)

Imam Abu Nu’aim mengutip ucapan Imam Sufyan Ats Tsauri, sebagai berikut:

سفيان الثوري، يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه.

“Jika engkau melihat seorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, padahal engkau punya pendapat lain, maka janganlah kau mencegahnya.” (Imam Abu Nu’aim Al Asbahany, Hilyatul Auliya’, Juz. 3, hal. 133)

2. Khilafiyah ghair mu’tabarah, yaitu khilafiyah yang semestinya tidak terjadi dan para ulama pun menganggap ini khilafiyah yang dibaikan karena dasarnya lemah.

Misalnya:

– Tentang larangan nikah muth’ah, ada pihak membolehkannya -yakni syi’ah- dengan dalil-dalil yang telah mansukh (telah diamandemen), yang kemudian sudah tegas dalil pengharamannya sampai kiamat, maka ini khilafiyah yang tidak mu’tabar.

– Tentang tidak sahnya menikah tanpa wali, karena memang tegas pula hadits-hadits shahih yang menerangkannya. Namun Imam Abu Hanifah membolehkan dan menyatakan sah-nya nikah tanpa wali. Maka, ini khilafiyah yang tidak mu’tabar yang mesti diabaikan, karena lemahnya pendapat tersebut dan bertentangan dengan nash-nash syara’.

– Tentang disyariatkannya aqiqah, Imam Abu Hanifah mengatakan ini adalah bid’ah sebagaimana dikutip Imam An Nawawi dalam Majmu’ Syarh Al Muhadzdzab. Pendapat Imam Abu Hanifah ini bertentangan dengan sedemikian banyaknya hadits yang menyebutkan kesunahannya. Imam An Nawawi menganggap mungkin Imam Abu Hanifah belum mendapatkan haditsnya. Ini khilafiyah yang lemah karena bertentangan dengan dalil yang sangat terang benderang.

Sikap kita adalah boleh mengingkari khilafiyah jenis ini, lalu meluruskannya, karena memang benar-benar telah berselisihan dengan nash-nash yang shahih dan jelas.

Pembahasan di atas adalah dalam masalah fiqih yang cabang. Ada pun perselisihan dalam masalah aqidah termasuk kategori ikhtilaf tadhadh (perbedaan konradiktif), yang mesti dingkari dan diluruskan, bahkan mesti bersikap tegas, seperti para pengusung ide nabi baru, paham spilis, kemakhlukan Al Quran, dan perkara aqidah pokok lainnya.

Sekian. Wallahu A’lam

(Ustadz Farid)

http://beritapks.com

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s